05 Juni 2014

Bagikan :

Tweet

Menyambut Perubahan di Bumi Papua

L Tantri Kristiani Rahmatianing  ;   Alumnus Pascasarjana  UI, 

Peneliti muda pada Forum Kajian Masyarakat untuk Ketahanan Bangsa

OKEZONENEWS, 23 April 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                             

Demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Latin, yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan, sehingga sering juga diasosiasikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintah oleh semua untuk kepentingan semua. Semua warga negara: ikut dalam proses pembuatan kebijakan negara dan dalam pengawasan kerja semua lembaga negara.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh seluruh rakyat termasuk kaum lemah, miskin dan kaum yang terpinggirkan lainnya, intinya semua warga negara ikut berpartisipasi dalam kebijakan/pemerintahan dengan hak dan kewajiban yang sama.

Tokoh separatis Papua Merdeka, Benny Wenda di London, berdasarkan  sumber resmi situs www.freewestpapua.org. intens menyuarakan keadaan` masyarakat di Papua, dengan provokasi dan propagandanya  agar rakyat West Papua memboikot pemilu kolonial Indonesia di Papua. Adapun seruan Benny Wenda yang sering dijadikan alat propagandannya yaitu menyatakan: 1) Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: Indonesia Segera kami meminta untuk meninggalkan tanah kami; 2) Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan militer Indonesia di Papua Barat; 3) Kami meminta masyarakat internasional, dan terutama Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam Membiarkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kebebasan kami dan menghormati hak-hak kami sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam. Kami adalah orang-orang yang harus anda berurusan dengan kami, bukan pemerintah dan militer Indonesia. 4) Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia. (Sumber: http://knpbnews.com/?p=3755)

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu di Papua masih sangat tinggi. Partisipasi politik diartikan sebagai tindakan sah menurut hukum yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan pemimpin yang terpilih. Berkontribusi pada pemilu berarti berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik juga menekankan fungsi hak warga untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi pembangunan di wilayah tempat hidupnya, juga untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Melihat tingginya angka partisipasi politik masyarakat papua dalam pemilu legislatif 2014 dapat digambarkan bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat masih menginginkan untuk berada atau menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini pun berarti bahwa Gerakan Separatisme pada dasarnya tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Papua dan Papua Barat yang sebenarnya. Masyarakat di Papua pada dasarnya tidak pernah ingin berpisah dan masih sangat ingin bergabung dengan Indonesia, tetapi karena ada intimidasi dari segelintir orang yang tergabung dalam gerakan separatisme menyebabkan masyarakat menjadi takut dan khawatir dengan keselamatan dirinya termasuk keselamatan keluarganya.

Hal lain  yang harus dipahami oleh khalayak baik di Indonesia maupun dunia internasional bahwa Bumi Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Untuk itu, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan utama Indonesia yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pun berarti bahwa tindakan  separatisme sudah tidak relevan lagi dan hanya membuang-buang waktu. Lebih baik segala pemikiran dan ide-ide kreatif dicurahkan untuk pembangunan yang lebih baik di Bumi Papua terutama dalam peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat Papua berbasis kearifan lokalnya yang kaya dengan potensi alam dan adat istiadatnya.

Berdasarkan sejarah, tanggal 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembalikan Irian Barat ke pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi dengan syarat bahwa rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan sendiri apakah bergabung dengan NKRI atau membentuk negara sendiri sebelum akhir tahun 1969. Sesuai dengan syarat tersebut, Pemerintah Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Hasil Pepera menunjukkan keinginan mutlak rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan NKRI. Keabsahan Pepera juga diakui dunia dengan keluarnya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969. Dalam sidang itu, 82 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju atas keabsahan Pepera Papua.

Terkait hal tersebut bahwa kini pemilihan legislatif telah dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di bumi Papua dan Papua Barat dengan angka partisipasi politik masyarakat yang masih sangat tinggi. Sebentar lagi, tepatnya bulan Juli 2014 Indonesia akan kembali melakukan tahapan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Presiden 2014, di mana Presiden Periode 2014-2019 akan menjadi tonggak perubahan di bumi Papua di masa depan.

Selain itu, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiripun memiliki andil yang cukup besar. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri. Dalam rangka ini, sinergitas perangkat Pemerintahan Daerah dan seluruh aparatur setempat dapat bersinergis menjalin kerja sama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rakyat. LSM harus diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat politik. Melalui peran serta seluruh stakeholder yang ada, diharapkan kesejahteraan masyarakat di bumi Papau dapat segera terwujud.

Atas latar belakang sejarah dan perkembangan tersebut, sesungguhnya bahwa Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI. Konsep NKRI pun dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berpulau-pulau dengan keanekaragaman suku dan budaya yang mewajibkan tiap orang saling menghormati. Jadi ras apapun, apakah itu Melayu, Jawa, Aceh, Maluku, Papua dan yang lainnya adalah satu kesatuan bangsa Indonesia.

Seharusnya, melalui pembangunan yang semakin intens dilakukan oleh pemerintah justru menyadarkan anggota-anggota kelompok separatis bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini tidak tepat dan malah menyebabkan Papua menjadi terhambat dalam mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lainnya. Tindakan mereka selama ini justru menyebabkan terhambatnya pembangunan di Papua. Untuk itu, sebagai masyarakat yang berpendidikan sebaiknya tidak mudah terjebak oleh sikap dan tindak gerakan separatis OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Lebih baik komponen masyarakat Papua mengoptimalkan dan mengawasi anggaran pada Otonomi khusus yang diberikan Pemerintah untuk dimanfaatkan dan diberdayakan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran masyarakat Papua, karena sesunggunya musuh yang terbesar pada proses pembangunan di Papua yaitu tindakan korupsi oleh oknum-oknum yang berdampak terhambatnya pembangunan di Papua, bukan justru ingin memisahkan diri dan memusuhi Pemerintah Indonesia yang sengaja dihasut oleh segelintir pihak yang menamakan diri sebagai gerakan separatis (OPM). Atas dasar tersebut marilah segenap masyarakat Papua secara jernih menyambut perubahan yang lebih baik dengan memberikan dukungan kepada Kepemimpinan Baru yang akan terpilih pada Pemilu 2014 ini, semoga segala persoalan di Papua dapat dengan bijak dan terhormat diselesaikan secara damai dan berkeadilan guna menmpercepat kesejahteraan masyarakat Papua yang kita cintai bersama.

Tag : Demokrasi , Kepemimpinan , OKEZONENEWS , Opini