Empat bulan yang menutup tahun 2010 ini penuh peristiwa menarik perhatian, puncaknya pada Desember, rakyat Yogyakarta merasa tersinggung oleh ucapan yang berbunyi “monarki” dan “demokrasi’ dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.
September
22 September 2010
Tiga polisi Tewas
· Kelompok bersenjata menyerang Markas Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut.
· Yusril menang di Mahkamah Konstitusi. MK mengabulkan sebagian permohonan Yusril Ihza Mahendra yang mempermasalahkan Pasal 22 Ayat (1) Huruf (d) UU Kejaksaan terkait masa jabatan Jaksa Agung.
24 September 2010
Wakil Jaksa Agung Darmono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung.
28 September 2010
Laksamana (TNI) Agus Suhartono dilantik sebagai Panglima TNI.
29 September 2010
Mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jendral Susno Duaji mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarata Selatan.
30 September 2010
Setelah banyak disorot, DPR memutuskan tidak membangun gedung baru pada tahun ini.
Oktober
5 Oktober 2010
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono batal ke Belanda.
Pembatalan dilakukan karena pengadilan di Belanda menyetujui dimulainya proses hukum atas pelanggaran HAM di Indonesia terkait aktivitas Republik Maluku Selatan (RMS).
8 Oktober 2010
Mahkamah Agung menolak permohonan PK perkara Bibit-Chandra yang diajukan Kejaksaan Agung.
Dengan keputusan tersebut, kedua unsur pimpinan Komisi Pembrantasan Korupsi itu kembali menjadi tersangka dan perkaranya akan dilanjutkan, kecuali kejaksaan mengesampingkan penuntutan kasus Bibit-Chandra.
18 Oktober 2010
Pemimpin-pemimpin lembaga negara mengadakan pertemuan.
Masing-masing sepakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem kontrol dan menjaga keseimbangan tanpa saling intervensi. Tokoh-tokoh dalam pertemuan itu adalah Presiden Yudhoyono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Hadi Poernomo, Ketua Mahkamah agung Harifin A Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas.
22 Oktober 2010
Presiden SBY melantik Timur Pradopo sebagai Kapolri, menggantikan Bambang Hendarso Daenuri.
29 Oktober 2010
Kejaksaan Agung mengesampingkan perkara (deponeering) kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Sebab, jika kasus itu dilanjutkan ke pengadilan, dapat mengganggu upaya pemberantasan korupsi.
November
2 November 2010
PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada anggota DPR, M Misbakhun, dan Direktur PT SPI Franky Ongkowardjojo.
Keduanya terbukti memalsukan dokumen akta gadai dan surat kuasa pencairan deposito dalam penerbitan letter of credit Bank Century.
4 November 2010
Pria mirip terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan terekam kamera.
Belakangan Gayus mengaku sebagai pria dalam foto tersebut menyaksikan Commonwealth Bank Taournament of Champions 2010 di Nusa Dua, Bali.
6 November 2010
Delapan parpol bertemu untuk berpartisipasi kemungkinan ambang batas parlemen menjadi 5 persen pada pemilihan 2014.
9 November 2010
- Tim pengawas Independen Pelepasan Saham Perdana PT Krakatau Steel menyatakan tidak menemukan rekayasa dalam penetapan harga saham Rp. 800 per lembar.
- Sembilan polisi yang bertugas menjaga Rumah Tahanan Brimob, termasuk Kepala Rutan Komisaris IS, dibebastugaskan untuk kepentingan pemeriksaan keluarnya terdakwa mafia pajak Gayus HP Tambunan dari Rutan Brimob.
10 November 2010
Gelar pahlawan nasional diberikan kepada almarhum Johannes Leimana dan almarhum Johannes Abraham Dimara.
22 November 2010
Organisasi masyarakat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mengimbau kadernya mengusung ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi calon Presiden 2014.
23 November 2010
Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa setuju jika Kejaksaan Agung mengesampingkan perkara dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
26 November 2010
Sistem monarki tidak boleh bertabrakkan dengan dengan nilai-nilai demokrasi.
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat membuka rapat kabinet terbatas terkait penyusunan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Yogyakarta.
30 November 2010
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta KPK lebih fokus memantau instansi-instansi pemerintah yang sangat rawan dengan tindakan korupsi.
Pernyataa Presiden itu disampaikan oleh Wakil ketua M Jasin dalam keterangan pers seusai diterima Presiden di Kantor Presiden, Komplek Istana, Jakarta.
Desember
2 Desember 2010
- Draf RUU Keistimewaan DIY, tetap mengusulkan Gubernur DIY selaku kepala pemerintahan provinsi dipilih secara Demokratis. Pandangan tersebut hasil sidang kabinet paripurna yang khusus membahas RUUK DIY.
- Koalisi masyarakat sipil peitisi penolakan anggota parpol untuk bisa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu tanpa ada jeda waktu, seperti yang dibahas dalam Revisi Undang-Undang Nomor 22 tentang penyelenggara Pemilu.
8 Desember 2010
Sejumlah tokoh lintas agama sangat prihatin dengan ketimpangan sosial dan problem korupsi di Indonesia yang makin kronis.
Itu mengemuka dalam refleksi sejumlah tokoh agama memperingati hari Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia sedunia.
9 Desember 2010
Sekreteriat Gabungan Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono menggelar rapat menyikapi kontroversi RUU Keistimewaan DIY.
Rapat Setgab di Jalan Diponegoro 43, Jakarta, juga dihadiri Mendteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
13 Desember 2010
- Berlawanan dengan usulan pemerintah pusat, Rapat paripurna DPRD Provinsi DIY memutuskan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Puluhan ribu rakyat Yogyakarta berdemo mengawal jalannya sidang DPRD di Jalan Malioboro.
- Rekomendasi yang disampaikan Komisi Hukum Nasional selama 10 tahun terakhir tidak pernah didengarkan pihak-pihak terkait, seperti eksekutif, legislatif hingga lembaga yudikatif.
- Tersangka teroris Abu Tholut ditangkap Densus 88 di Surakarta, Jawa tengah.
14 Desember 2010
Puluhan orang dari Komunitas Masyarakat Pendukung Daerah Istimewa Surakarta menggelar aksi mendukung Keistimewaan Provinsi DIY sekaligus menuntut agar Surakarta kembali menjadi Daerah Istimewa seperti pada 1945.
15 Desember 2010
Komisi II DPR mempersilahkan masyarakat Surakarta yang menginginkan dikembalikannya Daerah Istimewa Surakarta (DIS) untuk mengirimkan usulannya. Hanya saja, usulan itu akan diperlakukan sama seperti usulan daerah otonom baru lainnya.
16 Desember 2010
RUU parpol disahkan DPR menjadi UU.
Revisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, parpol yang ingin menjadi peserta pemilu harus mendafar 2,5 tahun sebelumnya.
Sumber : Kompas, 31 Desember 2010
Tag :
Ilmu Politik
,
Pendidikan Politik
0 Komentar untuk " Kaledoskop Politik dan Hukum 2010 "