Gizi, MDGs, dan Kesehatan Global

06 Juni 2014

Bagikan :

Tweet

Gizi, MDGs, dan Kesehatan Global

Siti Nuryati ; Penerima Penghargaan Menko Kesra RI atas Gagasan Pengentasan Kemiskinan dan Kearifan Lokal (2008), Alumnus Pascasarjana Gizi Masyarakat IPB

SUMBER :  SINAR HARAPAN, 23 Mei 2012

Ada dua komitmen global yang penting untuk dicermati kembali dalam konteks pembangunan gizi dan kesehatan di Indonesia. Komitmen yang pertama adalah gizi dan Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen kedua adalah promosi kesehatan sebagai strategi global. Dua komitmen ini merupakan ukuran keberpihakan negara kepada rakyatnya agar memiliki kemampuan dalam mengakses pangan yang sehat dan bergizi.

Pada 2004, Standing Committee Nutrition (SCN) dari PBB menetapkan status gizi sebagai indikator kunci untuk tujuan pertama MDGs, yakni memerangi kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang). Jika dicermati, enam dari delapan tujuan MDGs terkait erat dengan gizi, kesehatan, dan pendidikan.

Pertama, memberantas kemiskinan dan kelaparan/kurang gizi. Kedua, mengurangi angka kematian bayi/anak. Ketiga, meningkatkan kesehatan gizi. Keempat, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Kelima, pendidikan dasar sembilan tahun bagi semua. Keenam, kesetaraan gender.

Terkait komitmen global kedua, yaitu promosi kesehatan, maka ia merupakan komitmen global menuju rakyat sehat. Kesehatan adalah persoalan dasar/asasi. Piagam Ottawa (1986) menyebutkan bahwa sehat bukanlah tujuan hidup, tetapi sehat adalah alat untuk hidup produktif.

Dengan demikian paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif-preventif, di samping upaya kuratif-rehabilitatif menjadi penting untuk dikedepankan. Sejak Konferensi Alma Alta (1978) yang menghasilkan deklarasi pelayanan kesehatan dasar, peranan promosi kesehatan diakui sangat penting dalam mencapai kesehatan bagi semua orang.

Sayangnya, kemampuan Indonesia untuk merealisasikan target MDGs juga komitmen promosi kesehatan sangat diragukan. Sejumlah kalangan secara terang-terangan menyatakan Indonesia tak mungkin mencapai target-target MDGs. Data menunjukkan, hingga 11 tahun MDGs dicanangkan, pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat lambat bahkan cenderung mundur untuk target tertentu. Dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia (Human Development Report) bertajuk Beyond Scarcity: Power, Poverty, and the Global Water Crisis, posisi Indonesia kian anjlok.

Sebagai contoh, kasus kematian ibu dalam proses melahirkan masih tertinggi di Asia. Rasio kematian balita pun masih tinggi. Di sejumlah daerah seperti Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Sulteng, Papua, dan NTT kasus kematian ibu dan balitanya masih tinggi. Pencegahan penyebaran HIV/AIDS pun belum menunjukkan hasil berarti. Alih-alih, kian tahun menurutn, jumlah penderita HIV/AIDS justru terus meningkat.

Kemiskinan dan kelaparan sebagai penderitaan tertua terus menjadi mimpi buruk bagi bangsa ini. Jumlah penduduk miskin di negeri ini tak bergeser dari angka puluhan juta. Kelaparan pun masih nyata di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Kisah-kisah memilukan tentang saudara kita yang kelaparan masih sering terdengar. Belum lagi soal akses air bersih yang tak kalah parahnya.

Saat ini hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak minum dan hanya 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi layak.

Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia juga ditunjukkan dalam laporan regional pencapaian MDGs Asia Pacific oleh ADB-UNDP-UNESCAP. Dalam laporan tersebut, Indonesia ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah meningkatkan anggaran untuk kemiskinan dari tahun ke tahun. Namun, berbagai program pengentasan kemiskinan tak efektif menurunkan angka kemiskinan.

Klaim pemerintah yang menyatakan pencapaian MDGs sudah “on the track” hanya mengacu pada angka statistik, yang kontradiktif dengan fakta di lapangan. Di sisi lain perspektif pemerintah dalam pencapaian MDGs sebatas proyek dan tidak berbasis perspektif pembangunan. Bahkan wakil presiden sendiri pernah mengungkapkan berat dalam pencapaian MDGs, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan.

Fakta memang menunjukkan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, yaitu 228 kematian per 100.000 kelahiran. Sulit mencapai angka 102 kematian per 100.000 kelahiran. Tingkat keteraksesan sanitasi dan air bersih rakyat pun sangat kurang. Tidak sampai separuh orang Indonesia yang bisa menikmati air minum bersih (perpipaan) berdasarkan kategori MDGs. Selama ini dari sumur
memang bisa, tapi dilihat jarak antara sumur dan kakus jelas akan memengaruhi sanitasi serta kualitas air bersihnya.

Anggaran Terbatas

Alasan keterbatasan anggaran dari APBN tidak masuk akal. Perspektif MDGs sebatas proyek dari luar negerilah yang membuat pemerintah seakan terus mengeluhkan hal itu. Dalam APBN, jelas mata anggaran yang terkait dengan MDGs seperti di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan. Sayangnya APBN untuk sektor-sektor itu tidak dijadikan mainstream.

Paramater kemiskinan di Indonesia juga tidak lagi relevan. Acuan Badan Pusat Statistik hanya pendapatan US$ 1,24 per hari. Ukuran pendapatan tidak cukup dijadikan parameter kemiskinan. Indikator lain seperti keteraksesan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan lingkungan bersih juga harus dibuat. Pemerintah didesak untuk menjadi APBN sebagai alat untuk percepatan MGDs yang konkret.

Di bidang pendidikan ketika diklaim angka usia sekolah pendidikan dasar mencapai 95 persen, sayangnya tidak berbanding lurus dengan tingkat keaksaraan. Anak lulusan sekolah dasar di Papua saja belum bisa membaca. Pencapaian janganlah sekadar kuantitas tapi harus fokus pula pada kualitas.

Para pengamat bahkan mengatakan, pemerintah sudah terlambat dalam upaya pencapaian MDGs. Untuk mencapainya, perlu melakukan program yang sistematis dan komprehensif serta melibatkan banyak sektor.

Mereka meragukan Indonesia bisa mencapai MDGs, mengingat layanan kesehatan di daerah terpencil masih sangat terbatas dan lilitan kemiskinan sangat memengaruhi. Layanan kesehatan reproduksi pun baru mulai bergerak sehingga sudah terlambat untuk mengejar target tersebut. Tercapainya MDGs dari sisi pencegahan penularan tuberkulosis (TB) juga diragukan.

Banyak yang meragukan pencapaian target MDGs, terutama karena inisiatif yang dibangun oleh negara maju bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya. Untuk menyukseskan pencapaian target MDGs dibutuhkan dana sekitar US$ 100 miliar per tahunnya, maka di tahun ke-11 perjalanan menuju 2015 ini pemerintah negara maju seharusnya sudah mengeluarkan sekitar US$ 1.100 miliar ke negara berkembang.

Namun realitasnya dana bantuan yang terkumpul dari negara maju tak lebih dari US$ 100 miliar. Di samping itu, proyek MDGs menggunakan pendekatan top down yang melupakan akar dari ketidakadilan yang sebenarnya.

Dengan demikian, akankah penyelesaian persoalan gizi, kecukupan pangan, dan kesehatan masih bisa bertumpu dari dua komitmen global tersebut?

Tag : Globalisasi , Kebijakan Publik , Kesehatan , MDGs , Opini , SINAR HARAPAN