Ronggo Warsito dalam salah satu bait ZAMAN EDAN menyatakan "BUMI SAKILAN DIPAJEKI", namun keadaan sekarang sudah lebih edan dari ramalan Ronggo Warsito karena "PENIS" pun sudah dipajeki.
Bayangkan di Lombok Timur NTB, PNS yang Ingin Berpoligami Bayar Rp 1 Juta. Barukali Ini Terjadi Dan Hanya Di Era Reformasi, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Berasal Dari Pajak "Penis".
http://regional.kompas.com/
Di DKI Jakarta rakyat terus dihisab dengan berbagai kenaikan pajak, mulai pajak tanah hingga jalam berbayar. Semua untuk mengisi kantong penguasa dengann tanpa mengindahkan kemampuan rakyat. Seorang guru besar UI menyatakan bahwa inilah Proyek Aboriginisasi, mengusir rakyat dari kampung halaman dan tempat tinggalnya.
Inilah hasil dari Otonomi Daerah, Desentralisasi, yang ugal ugalan telah yang menyerahkan kekuasaan besar besaran kepada penguasa daerah yang dipilih langsung. Sistem ultra liberal telah menyebabkan pemerintah daerah dengan sesuka hatinya mengeluarkan peraturan dalam rangka memperkaya diri dan kelompoknya.
Maka berlakulah teori PUNGUT dan PALAK sebesar besarnya untuk mengisi kantong kantong penguasa. Mendagri menyebutkan ada 15 ribu Perda yang bermasalah yang terkait dengan pajak dan retribusi. Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
http://www.rmol.co/read/2012/
Oleh karenanya, Setelah sukses mengakhiri rezim PILKADA LANGSUNG yang ULTRA LIBERAL, tugas selanjutnya dari Koalisi Merah Putih adalah mengahkiri Otonomi Daerah (OTDA).
Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung merupakan satu paket proyek yang disponsori IMF, World Bank dan Asian Development Bank. Proyek ini telah sukses membawa Indonesia dalam karut marut politik disintegrasi, dikotomi dan perpecahan elemen bangsa. World Bank bahkan dengan bangga menyebut bahwa sejak 2001 merupaakan periode BIG-BANG DESENTRALIZATION
Bayangkan di Lombok Timur NTB, PNS yang Ingin Berpoligami Bayar Rp 1 Juta. Barukali Ini Terjadi Dan Hanya Di Era Reformasi, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Berasal Dari Pajak "Penis".
http://regional.kompas.com/
Di DKI Jakarta rakyat terus dihisab dengan berbagai kenaikan pajak, mulai pajak tanah hingga jalam berbayar. Semua untuk mengisi kantong penguasa dengann tanpa mengindahkan kemampuan rakyat. Seorang guru besar UI menyatakan bahwa inilah Proyek Aboriginisasi, mengusir rakyat dari kampung halaman dan tempat tinggalnya.
Inilah hasil dari Otonomi Daerah, Desentralisasi, yang ugal ugalan telah yang menyerahkan kekuasaan besar besaran kepada penguasa daerah yang dipilih langsung. Sistem ultra liberal telah menyebabkan pemerintah daerah dengan sesuka hatinya mengeluarkan peraturan dalam rangka memperkaya diri dan kelompoknya.
Maka berlakulah teori PUNGUT dan PALAK sebesar besarnya untuk mengisi kantong kantong penguasa. Mendagri menyebutkan ada 15 ribu Perda yang bermasalah yang terkait dengan pajak dan retribusi. Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
http://www.rmol.co/read/2012/
Oleh karenanya, Setelah sukses mengakhiri rezim PILKADA LANGSUNG yang ULTRA LIBERAL, tugas selanjutnya dari Koalisi Merah Putih adalah mengahkiri Otonomi Daerah (OTDA).
Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung merupakan satu paket proyek yang disponsori IMF, World Bank dan Asian Development Bank. Proyek ini telah sukses membawa Indonesia dalam karut marut politik disintegrasi, dikotomi dan perpecahan elemen bangsa. World Bank bahkan dengan bangga menyebut bahwa sejak 2001 merupaakan periode BIG-BANG DESENTRALIZATION
0 Komentar untuk " AKHIRI OTONOMI DAERAH "