Review 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Kalla Dalam Bingkai Media

31 Januari 2015

Bagikan :

Tweet

Sumber Gambar : Koran Tempo

27 Januari 2015 tepat 100 hari Jokowi-JK dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI, hampir semua media baik cetak maupun elektronik memberikan penilaiannya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 100 hari yang menjadi headline utama penyajian berita dalam minggu ini. 

Seperti yang diberitakan koran Tempo yang membuat penilain dari sisi Hukum dan Pemerintahan, seperti produk hukum, KPK, Pemilihan Kapolri, Jaksa Agung hingga pada Menteri Hukum dan HAM. 

1. Produk Hukum

 Janji : 

Penerbitan Peraturan Presiden untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi

 Realisasi : 

Tidak ada tanda penerbitan peraturan itu.

2. KPK

 Janji : 

Dalam 9 agenda prioritas saat pilpres, dikenal dengan nawacita, pasangan ini berjanji memperkuat KPK secara kelembagaan

  Realisasi :

Membiarkan satu per satu komisioner KPK diperkarakan ke Bareskrim Polri, diduga serangan balik atas penetapan KPK terhadap Komisaris Jendral Budi Gunawan, calon kapolri sebagai tersangka dugaan kepemilikan rekening gendut. Tim 9 bentukan Jokowi untuk menyelesaikan sengkarut ini juga membiarkan kasus mereka. 

3. Kepala Kepolisian RI

Janji : 

Dalam Visi dan Misi kampanyenya, Jokowi-Kalla berjanji memilih Kapolri yang bersih dan anti korupsi

Realisasi : 

Mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang sebelumnya dianggap bermasalah oleh KPK dan PPATK saat namanya diajukan untuk calon menteri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi tak kunjung membatalkan pencalonan BG.

4. Jaksa Agung

Janji : 

Dalam Visi dan Misi kampanyenya, Jokowi-kalla berjanji memilih Jaksa Agung yang bersih, kompeten, anti-korupsi, dan komit pada penegakan hukum. 

Realisasi : 

Memilih M. Prasetyo, politikus partai Nasdem, sebagai Jaksa Agung. dikhawatirkan, Ia tidak independen ketika kader partai Nasdem dan koalisi partai Jokowi-Kalla terseret kasus korupsi. 

5. Menteri Hukum dan HAM

Janji : 

Dalam visi dan misi kampanyenya, pasangan ini berjanji membuat produk undang-undang, aturan turunannya, serta kebijakan lain yang pro terhadap pemberantasan korupsi. 

Realisasi :

Memilih Yasonna Hamonangan Laoly, politikus PDI Perjuangan sebagai Menteri Hukum dan HAM. dikhawatirkan, menteri ini tidak independen ketika membuat atau merevisi produk undang-undang terkait dengan pemberantasan korupsi, kebijakan pembebasan bersyarat koruptor, dan pemberian remisi untuk para koruptor.

Dari apa yang sudah diulas Tempo diatas saya ingin mengomentari beberapa poin yang mungkin bisa menjadi masukan untuk pemerintahan Jokowi-Kalla, seperti kurang kuatnya peran pak JK yang biasanya memberikan warna seperti ketika beliau berduet dengan pak SBY, seperti dalam kasus KPK-Polri jilid dua ini terkesan hanya pak Jokowi yang memberikan statment seolah pak JK ini kalah pamor dari pak Jokowi yang sering muncul untuk pasang badan. 

Sejatinya peran dan pengalaman pak Kalla sangat dibutuhkan dalam hal penyelesaian konflik KPK-Polri mengingat pengalaman segudang beliau dalam meredam konflik GAM diAceh dan beberapa daerah di nusantara bahkan di tingkat internasional. 

Dilevel Ekonomi, kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ada investasi sekitar Rp. 924,3 Triliun (USD 74 Miliar) dari investor asing. Mereka menggarap berbagai sektor, seperti maritim, hilirisasi mineral, infrastruktur, hingga industri padat karya. Menurut hemat saya, investasi memang bagus asalkan investasi ini benar-benar terserap merata disetiap sektor yang disebutkan tersebut dan merata disetiap wilayah Indonesia, jadi tidak hanya tersentral di jawa tetapi juga wilayah Indonesia timur yang juga perlu pembangun sektor riil ini. 

berikut adalah gambar poster dukungan 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di social media

Sumber Gambar : Twitter

Sumber Gambar Twitter

Jokowi-JK menawarkan 9 Agenda Prioritas (Nawacita) yang terdiri:

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tag : Artikelku , Hukum , Ilmu Politik , Pemerintahan , politik hukum , TEMPO.CO