Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia

05 Mei 2015

Bagikan :

Tweet

Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia[1]

Oleh : Eko Eddya Supriyanto*[2]

Sepanjang sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Australia mengalami pasang surut, ada beberapa kejadian yang cukup sentimentil diantara hubungan bilateral kedua negara yang berbeda karakter dimana Indonesia lebih menekankan budaya ketimuran yang menggunakan hati nurani, sementara Australia lebih Anglo Saxion atau mengedepankan rasionalitas dalam memutuskan masalah.

Politik luar negeri Indonesia-Australia pernah mengalami titik rendah kala provokasi jajak pendapat Timor-timur (sekarang Timor Leste). Ketika itu Australia begitu gencar melakukan provokasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat Timor Leste dalam memberikan pendapatnya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan pasca keputusan jajak pendapat yang memenangkan pro-integrasi Timor Leste, Presiden Indonesia saat itu B.J Habibie menarik duta besar untuk Australia.

Beberapa pengamat politik Indonesia ketika itu menjuluki Australia sebagai Tetangga Sebelah Selatan yang usil. Yang teranyar hubungan Indonesia-Australia kembali renggang akibat eksekusi hukuman mati (1/04/2015) terhadap terpidana mati Bali Nine yang tak lain adalah warga negara Australia. Hal ini menimbulkan protes keras dari Perdana Menteri Australia Tony Abott, bahkan sebelum eksekusi mati dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pasca eksekusi terpidana mati Bali Nine, PM Australia memanggil Duta Besarnya untuk Indonesia pulang.

Namun yang menjadi pandangan saya, Australia tidak mungkin bertahan lama “ngambek” kepada Indonesia, karena negara-negara besar seperti Amerika dan sekutunya pun tahu bahwa Indonesia itu terlalu sexy untuk dilewatkan begitu saja. Bahkan akademisi sekelas Gordon Flake sangat menyayangkan aksi “ngambek” Australia, bagi Gordon Indonesia itu adalah peluang, peluang, dan peluang.

Menurutnya, pesatnya pertumbuhan kelas menengah dan besarnya jumlah penduduk di Indonesia menjadikan negara ini sangat menggiurkan untuk perdagangan dalam menggenjot perekonomian. "Jumlah penduduk yang besar, dengan kelas menengah yang akan melampaui 100 juta pada 2050, Indonesia adalah pasar yang luar biasa besar". Australia terbiasa mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap politisi Indonesia. Tapi sekarang mereka bergerak berdasarkan opini publik, jadi di sinilah contoh bagaimana demokrasi bisa mempersulit diplomasi[3]

Krisna Sen yang juga seorang pengamat politik dan media Indonesia berpendapat, Kita harus menempatkan isu penghapusan hukuman mati sebagai salah satu agenda kerja sama bersama negara-negara yang lain, karena saat ini media di Indonesia mempertanyakan di mana Australia ketika negara-negara lain melakukan eksekusi mati terhadap non-warga Australia?

Saat ini, masyarakat Australia sedang beradaptasi dengan jenis demokrasi baru di Indonesia. Presiden Indonesia yang sekarang Joko Widodo, adalah orang yang bertindak berdasarkan opini publik, sangat berbeda dengan presiden sebelumnya yang kebijakannya sedikit banyak mendapat pengaruh dari politisi Australia.

Namun buat saya pribadi, ada beberapa hal postif yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dari sikap Australia yang melakukan safety terhadap warganya yang menghadapi hukuman mati di luar negaranya.

Pertama, ini menjadi PR mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (TKI) yang juga sedang mengalami nasib vonis hukuman mati di beberapa negara seperti Arab Saudi, Hongkong, Malaysia dll. Pemerintah paling tidak bisa meniru sikap Australia dalam hal melindungi warganya.

Kedua, Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan kepada negara-negara yang banyak melakukan vonis hukuman mati kepada warga negara Indonesia dengan pula mempelajari kasus hukum yang menjeratnya.

Dan ketiga, menunjukan kedaulatan bangsa Indonesia yang urusan dalam negerinya tidak bisa di campuri oleh kepentingan luar negeri.

Terlepas dari semua itu, negeri ini sebenarnya mampu melakukan itu asalkan pemimpinnya mau untuk memberikan safety kepada warganya di luar negeri seperti yang sudah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Wallahua’alam.

---

[1] Paper Pasang Surut Hubungan Indonesia-Australia

[2] Lecture, Teknopreneur, Freelance Writer

[3] http://www.merdeka.com/uang/pengakuan-akademisi-australia-rugi-putus-hubungan-dengan-indonesia-splitnews-2.html (Diakses 4/5/2015)

Tag : Artikelku , geopolitik , HAM , Komunikasi Politik , Opini , Pendidikan Politik , Politik Luar Negeri