Dalam menyeleksi atau memilih alternatif kebijakan guna menentukan kebijakan terpilih diperlukan kriteria relevan yang standar, untuk merekomendasikan alternatif mana yang paling baik untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam penerapan kriteria menurut Patton dan Sawicki (1988) dalam (Keban, 1999 : 46), ada beberapa kriteria penting yang bisa digunakan yaitu : 1) technical feasibility, 2) political viability, 3) economic and financial possibility and 4) administrative operability.
1) technical feasibility
Technical feasibility untuk mengukur apakah keluaran (outcome) dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dalam kriteria ini ada dua subkriteria pokok yang diperhatikan yaitu effectiveness dan adequacy. effectiveness menyangkut sejauhmana kebijakan atau program mencapai apa yang diinginkan, sedangkan adequacy untuk melihat seberapa jauh kebijakan/program yang disarankan akan mampu memecahkan persoalan baik keseluruhan maupun sebahagian.
2) political viability
Political viability memperhatikan 5 subkriteria yaitu acceptability, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-oktor politik dan para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat; appropriateness, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan tidak merusak atau bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat; responsiveness, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada.
Legal, artinya apakah suatu alternatif kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta equity, guna melihat apakah kriteria alternatif kebijakan yang dipilih menciptakan keadilan dan pemerataan dalam masyarakat
3) economic and financial possibility
Economic and financial possibility, merupakan evaluasi ekonomi dari kebijakan atau program yang ada, meliputi asfek perubahan dalam nilai seperti perubahan aset ekonomi,GDP, human capital, dan non human resources lainnya, aspek economis efficiency, aspek profitability dan aspek cost effectiveness
4) administrative operability
Administrative operability, untuk melihat beberapa elemen administrative seperti autority yang berkenaan dengan kewenangan melaksanakan suatu kebijakan atau program, institusional commitment yang melihat kesamaan komitmen dari administrasi level atas sampai bawah, capability menyangkut kemampuan skill dan staff serta finansial suatu implementor agent, dan organizational support yang berkaitan dengan ada atau tidaknya dukungan peralatan, fasilitas fisik dan pelayanan-pelayanan lainnya terhadap alternatif kebijakan.
(4) Policy Implementation
Implementasi menurut Godon dalam keban (1999 : 49) adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk realisasi prigram, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang diseleksi.
(5) Policy Assesment
Pada tahap ini yang merupakan tahap akhir dari tahap pembuatan kebijakan publik, dilakukan penilian apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, pada tahap ini evaluasi diterapkan. Evaluasi menurut Wibawa, dkk (1994 : 9-10) dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan.
0 Komentar untuk " MEMILIH ALTERNATIF KEBIJAKAN PUBLIK "